Kemasberita.com – Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), termasuk subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada periode 2018-2023.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup.
“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 96 saksi, dua ahli, serta menyita 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung RI, Senin (24/2/2025).
RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
YF – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim
GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan medis.
Penyidik menemukan bahwa dalam periode 2018-2023, kebutuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya mengutamakan pasokan domestik sebelum melakukan impor.
Namun, tersangka RS, SDS, dan AP diduga merekayasa keputusan dalam Rapat Optimasi Hilir, menyebabkan produksi kilang dalam negeri menurun sehingga impor minyak mentah dan produk kilang meningkat.
Minyak mentah produksi dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan alasan tidak ekonomis atau tidak sesuai spesifikasi kilang, padahal masih memenuhi standar.
Akibatnya, minyak mentah Indonesia justru diekspor, sementara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor dengan harga lebih tinggi.
Selain itu, tersangka diduga bersekongkol dengan broker untuk mengatur tender secara ilegal.
“Ada pengaturan harga dan pemenangan broker tertentu secara melawan hukum, yang menyebabkan harga impor lebih mahal. Akibatnya, harga BBM dalam negeri naik serta terjadi pembengkakan subsidi dan kompensasi dari APBN,” jelas Harli.
Penyidik menaksir total kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp193,7 triliun, dengan rincian:
Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun
Kerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp2,7 triliun
Kerugian impor BBM melalui broker: Rp9 triliun
Kerugian akibat pemberian kompensasi BBM pada 2023: Rp126 triliun
Kerugian akibat pemberian subsidi BBM pada 2023: Rp21 triliun
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor :Id Ucok
Follow kemasberita.com di Google News
