Kemasberita.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap keras terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang untuk memeriksa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, dengan tegas membantah adanya keterkaitan Megawati dalam kasus Harun Masiku, tokoh kontroversial yang hingga kini masih buron. Menurut Said, tidak ada urgensi untuk memanggil Megawati sebagai saksi.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya, Senin (30/12/2024).
Said menuding adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini publik untuk menyeret Megawati ke dalam kasus yang melilit Hasto.
Ia juga mendesak KPK agar menjawab tudingan soal adanya intrik politik dalam penetapan status hukum terhadap Hasto.
“Jika ada tuduhan bahwa penetapan status hukum Mas Hasto dipengaruhi oleh intervensi politik, KPK harus memberikan klarifikasi agar marwahnya tetap terjaga,” tegas Said.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa pemanggilan saksi, termasuk kemungkinan Megawati, merupakan keputusan penyidik. “Apabila diperlukan, kemungkinan itu akan ada,” ujarnya pada Jumat (27/12/2024).
Pernyataan tersebut memicu gelombang protes dari pihak PDIP. Mereka menilai langkah KPK ini sebagai manuver yang berpotensi menciptakan kegaduhan politik menjelang tahun pemilu.
Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto berakar dari keterlibatannya dalam jaringan kasus Harun Masiku, buronan KPK yang hingga kini menjadi teka-teki besar dalam penegakan hukum di Indonesia.
Polemik ini tak hanya memanaskan suhu politik menjelang pemilu, tetapi juga menambah sorotan pada hubungan PDIP dan KPK dalam mengusut tuntas kasus-kasus besar.
Editor: Hendra
