Viral

Pernyataan Nusron Wahid Soal Tanah Viral dan Banjir Makian Netizen

×

Pernyataan Nusron Wahid Soal Tanah Viral dan Banjir Makian Netizen

Sebarkan artikel ini
Pernyataan Nusron Wahid Soal Tanah Viral dan Banjir Makian Netizen
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid

Kemasberita.com – Pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebut bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik negara, berujung dirujak oleh netizen.

Ucapan tersebut viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, dengan berbagai komentar makian dan kemarahan.

Sejumlah netizen menilai pernyataan Nusron sebagai hal yang sembrono dan tidak mencerminkan fungsi kementerian yang seharusnya melindungi hak rakyat.

BACA JUGA :  Ayah di Gowa Diduga Perkosa Anak hingga Hamil Delapan Bulan

Salah satu akun di platform X menulis, “Rakyat memberi mandat pada Presiden. Nusron Wahid, hanya seorang pembantu presiden,” tulis komentar seorang netizen.

“Cuma pembantu sok berkuasam padahal bodoh klaim semua tanah milik negara, rakyat cuma dikasih status hak milik. Ini pembantu lancang sama rakyat,” Komentar netizen lainnya

Komentar lain yang cukup keras datang dari pengguna yang mengatakan, “Nusron Wahid asal NJEPLAK,” menunjukkan kekecewaan atas pernyataan yang dianggap tidak pantas itu.

BACA JUGA :  Heboh! Video Penggerebekan Pasangan Mesum di Bedengan Jadi Perbincangan 

Menanggapi kemarahan yang meluas, Nusron Wahid kemudian mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Dalam konferensi pers di kantornya, Nusron menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut sebenarnya hanya guyonan yang tidak seharusnya disebarkan sebagai fakta.

Meski permintaan maaf disampaikan, banyak masyarakat berharap agar pejabat negara lebih berhati-hati dalam berucap, apalagi soal isu sensitif seperti kepemilikan tanah yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat luas.

BACA JUGA :  Aksi Brutal! Debt Collector Digebuki Massa di Tengah Jalan  

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang tepat dan bertanggung jawab dari pejabat publik agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan.

Editor : Id Ucok

Follow kemasberita.com di google news