Kemasberita – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyiapkan langkah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mem-BKO-kan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan ke enam provinsi prioritas.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi karhutla yang dinamis sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menhut Raja Antoni usai melakukan pengecekan lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Raja Antoni mengatakan, dirinya berada di Kalimantan Barat atas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan instruksi terkait penanganan karhutla berjalan dengan baik.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Menhut Raja Antoni.
Dari total 5.000 ASN yang akan di-BKO-kan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Sementara itu, khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Menhut Raja Antoni.
Menurut Raja Antoni, penguatan personel diperlukan karena perkembangan titik panas atau hotspot karhutla bersifat sangat dinamis.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” kata Raja Antoni.
Penguatan personel tersebut diharapkan dapat mempercepat respons terhadap potensi kebakaran serta memperkuat koordinasi penanganan karhutla di wilayah yang menjadi prioritas.
Pemerintah juga terus mengandalkan sinergi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dalam melakukan pencegahan maupun penanganan karhutla di lapangan.
