Bima, NTB – Delapan bulan pasca banjir bandang meluluhlantakkan Wera–Ambalawi pada 2 Februari 2025, luka warga terdampak belum juga terobati.
Tujuh nyawa melayang, puluhan rumah tersapu arus, dan infrastruktur jalan porak poranda. Namun hingga kini, penanganan serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tak kunjung terlihat.
Warga korban banjir masih bertahan di lokasi seadanya, tanpa kepastian relokasi, tanpa bantuan untuk memperbaiki rumah, bahkan kebutuhan dasar pun sering terabaikan.
Kondisi inilah yang memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari.
Rizal menuding Pemprov NTB—khususnya Gubernur dan DPRD—bersikap “diam seribu bahasa” terhadap tragedi kemanusiaan tersebut.
“Ini bentuk kelalaian fatal. Rakyat menderita, tapi Pemprov justru sibuk mengalihkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar untuk membayar utang RSUP, bukan untuk korban banjir,” tegas Rizal dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, fungsi utama Dana BTT adalah untuk penanganan darurat bencana, terlebih jika sudah menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
“BTT itu dana darurat. Tapi dalam kasus ini, justru dipakai untuk sesuatu yang tidak menyentuh rakyat langsung. Warga Wera–Ambalawi malah ditelantarkan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kejahatan sosial dan moral!” sambungnya lantang.
Rizal menuntut Gubernur NTB membuka secara transparan penggunaan BTT 2025, sekaligus mendesak BPK dan KPK melakukan audit investigasi agar publik tahu ke mana uang ratusan miliar itu mengalir.
Tak berhenti di situ, SEMMI NTB juga berencana menggelar aksi solidaritas besar-besaran dan mengangkat isu ini ke tingkat nasional.
Diamnya DPRD NTB, menurut Rizal, kian memperjelas lemahnya fungsi pengawasan sekaligus krisis empati wakil rakyat.
“Jangan karena bencana ini jauh dari ibukota provinsi, lalu dianggap remeh. Rakyat Wera–Ambalawi juga warga NTB, mereka punya hak untuk dibela dan dilindungi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov NTB belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan dana BTT serta rencana pemulihan pasca-banjir di Wera–Ambalawi.
Lp, Carles
